DPR Tak Intervensi Hukum, Wamenko Otto Hasibuan: Itu Pengawasan atau Check and Balance
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan Komisi III DPR RI tidak mengintervensi p……
Menkum Tekankan Transparansi Kasus Videografer Amsal Christy Sitepu
Menteri Hukum dorong penegakan hukum kasus videografer Amsal Christy Sitepu harus transparan. DPR RI minta pertimbangan putusan bebas atau……
Dr. Muhd Naf'an: Literasi Hukum Kunci Keadilan Sejati di Indonesia
Masyarakat melek hukum adalah fondasi keadilan. Peningkatan literasi hukum mendesak untuk lindungi hak dan tegakkan supremasi hukum….…
Dr. Naf'an: Hukum Tak Bisa Dipesan!
Dr. Muhd. Naf’an, SH., MH. membantah keras anggapan bahwa hukum dapat dibeli atau dipesan, menegaskan prinsip integritas dan independensi ……
Advokat Terjepit Etika, Dr. Muhd Naf’an: Kritik Tajam Penegakan Hukum yang Sarat Kepentingan
Dr. Muhd Naf’an (HAPI) mengupas tuntas carut-marut hukum Indonesia. Ia soroti “law enforcement by order” dan desak pembinaan advokat ber……
KY Buka Seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc, Pastikan Transparan
Komisi Yudisial menjamin transparansi dalam seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc. Publik dapat memantau proses seleksi secara daring hingga 16 April 2026.…
Dirjen AHU Widodo: Hingga Februari 2026, Kemenkum Fasilitasi 448 Social Enterprise, Dorong Ekonomi Inklusif
Kementerian Hukum mencatat 448 perseroan terbatas kewirausahaan sosial terdaftar, menunjukkan dukungan pemerintah untuk ekonomi inklusif d……
Yusril Ihza Mahendra: UU Organisasi Profesi Mendesak Dibentuk
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra soroti urgensi UU Organisasi Profesi untuk membed……
Direktur Jenderal AHU, Widodo: Kemenkum Targetkan 80 Ribu PT Perorangan Terdaftar 2026
Kemenkum RI bidik 80 ribu Perseroan Perorangan (PT Perorangan) terdaftar di Ditjen AHU pada 2026 sebagai strategi percepatan ekonomi nasio……
Tindak Pidana Penghinaan Ringan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023).
Pasal 436 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan l……