Cak Imin Realistis soal Pilpres 2029: Pak Prabowo Maju dan Masih Sangat Kuat
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto masih sangat kuat untuk ditandingi dalam kontestasi Pilpres 2029.…
Wabup Iriane Iliyas Hadiri Pemusnahan Barang Bukti 66 Perkara, Wujud Dukungan Penegakan Hukum di Morowali
MOROWALI, Sulawesi Tengah- Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti dari 66 perkara tindak pidana……
Saksi Kasus Suap Bupati Bekasi Diduga Diintimidasi, LPSK Belum Terima Permohonan Perlindungan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum menerima permohonan perlindungan dari saksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga mengalami intimidasi.…
DPR Tak Intervensi Hukum, Wamenko Otto Hasibuan: Itu Pengawasan atau Check and Balance
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan Komisi III DPR RI tidak mengintervensi p……
Menkum Tekankan Transparansi Kasus Videografer Amsal Christy Sitepu
Menteri Hukum dorong penegakan hukum kasus videografer Amsal Christy Sitepu harus transparan. DPR RI minta pertimbangan putusan bebas atau……
Dr. Muhd Naf'an: Literasi Hukum Kunci Keadilan Sejati di Indonesia
Masyarakat melek hukum adalah fondasi keadilan. Peningkatan literasi hukum mendesak untuk lindungi hak dan tegakkan supremasi hukum….…
Dr. Naf'an: Hukum Tak Bisa Dipesan!
Dr. Muhd. Naf’an, SH., MH. membantah keras anggapan bahwa hukum dapat dibeli atau dipesan, menegaskan prinsip integritas dan independensi ……
Advokat Terjepit Etika, Dr. Muhd Naf’an: Kritik Tajam Penegakan Hukum yang Sarat Kepentingan
Dr. Muhd Naf’an (HAPI) mengupas tuntas carut-marut hukum Indonesia. Ia soroti “law enforcement by order” dan desak pembinaan advokat ber……
KY Buka Seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc, Pastikan Transparan
Komisi Yudisial menjamin transparansi dalam seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc. Publik dapat memantau proses seleksi secara daring hingga 16 April 2026.…
Dirjen AHU Widodo: Hingga Februari 2026, Kemenkum Fasilitasi 448 Social Enterprise, Dorong Ekonomi Inklusif
Kementerian Hukum mencatat 448 perseroan terbatas kewirausahaan sosial terdaftar, menunjukkan dukungan pemerintah untuk ekonomi inklusif d……