Rekomendasi KPK terkait jabatan ketum parpol dibatasi dua periode tak bisa diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia.
A platform covering legal affairs and law enforcement updates from across the Indonesia and its regions.
Rekomendasi KPK terkait jabatan ketum parpol dibatasi dua periode tak bisa diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia.
